Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pemerintah Daerah

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pemerintah Daerah – 1 Modul dan Prosedur Sistem Pembayaran Tunai Orientasi Umum Tujuan Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami sistem dan prosedur akuntansi pembayaran tunai, antara lain Sistem Akuntansi Pembayaran Tunai – Pengeluaran Langsung ( LS) dan sistem akuntansi pembayaran tunai – beban persediaan Dana ( GU ) dan tambahan dana persediaan (U) dan kemampuan melengkapi dokumen pembayaran tunai. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat: menjelaskan subsistem dan prosedur sistem pembayaran tunai. Menjelaskan prosedur akuntansi untuk pembayaran tunai langsung. Menjelaskan prosedur akuntansi untuk pembayaran tunai, pembebanan persediaan (UP), penggantian persediaan (GU), dan persediaan kas tambahan (U). 4. Menjelaskan teknis pelaksanaan proses akuntansi pembayaran tunai direct charge (LS). 5. Menjelaskan teknis pelaksanaan prosedur akuntansi pembayaran tunai, stock loading (UP), stock replacement (GU) dan penambahan dana stock (U). Waktu belajar Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan materi ini adalah 60 menit.

2 metode pembelajaran. terkena. bicara. Latihan kelompok (diskusi kelompok dan kelas) PEMBELAJARAN ALA BANU. Proyektor LCD. Papan tulis dan spidol. Latihan referensi. Jauh. 00 tidak. 7 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486); Jauh. 004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455) Undang-Undang Nomor. 004 tidak. 0 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489) 4. Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Undang-Undang Nomor. 004 tidak. 5 tentang Kepengurusan dan Pertanggungjawaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 004 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. UU no. 004 tidak. 5 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). dari Indonesia no. 44); 6. UU no. 004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Nomor 004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447), diadopsi dengan Nomor 007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 8 tentang penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU no. Ahun 007, tentang Perubahan UU No. 004 tentang Pemerintah Daerah (Pemantau Negara)

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pemerintah Daerah

Republik Indonesia no. 08 dari 007 no. 3, dilampirkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548) 7. UU no. 004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Pemantau Nasional Republik Indonesia) No. 004 No. 6), dilampirkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448); 8. Peraturan Pemerintah no. 4 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450); 9. Peraturan Pemerintah no. 007 tidak. 7 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 004 tidak. 4 tentang Keprotokolan dan Keadaan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemantau Nasional Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 94, Lampiran Badan Pengawas Negara Republik Indonesia Nomor 4540) 0. Peraturan Pemerintah tidak. 007 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan pemerintah no. 007 tentang dana perimbangan no. 55 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 7, dilampirkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan pemerintah no. 007 terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah no. 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 4576); Peraturan pemerintah no. 007 tidak. 57 tentang Subsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 4. Peraturan Pemerintah no. 007 tentang pengelolaan keuangan daerah no. 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 007 Nomor 40, Terlampir dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah no. 007 tentang Pedoman Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal No. 65 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 007 Nomor. 50, Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585) 6. Peraturan Pemerintah no. 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah no. 006 (Pemantau Nasional Republik Indonesia)

See also  Formulir Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Modul 09 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

4 Tahun 006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 464) 7. Peraturan Pemerintah no. 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah no. 006 (Pemantau Nasional Republik Indonesia 006); 8. Kementerian Dalam Negeri no. 8 Peraturan no. 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no.

5 SISTEM DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNAI A. PENDAHULUAN Sistem akuntansi kas adalah sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, termasuk serangkaian proses penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, pengiriman, dan akuntansi pengeluaran uang yang dikelola oleh SPKKD dan/atau SKPD. Sistem akuntansi pembayaran tunai adalah sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai. Pengelolaan pembayaran tunai adalah serangkaian proses pengelolaan penerimaan, penyetoran, penyimpanan, pembayaran, penyetoran, dan pengeluaran, yang dikelola oleh SPKKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Prosedur yang diatur oleh Terdiri dari 4 subsistem yaitu: Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Pengeluaran Persediaan (UP). Subsistem Akuntansi Beban Kas – Beban Penggantian Persediaan (GU). 4. Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas – Belanja Langsung (LS). Program subsistem akuntansi pengeluaran kas, meliputi:. Pembiayaan yang diberikan oleh penerbit (SPD). Mengajukan permintaan pembayaran (SPP). Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) 4. Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) 5. Penerbitan Surat Komitmen (SPJ) 6. Penerbitan Nota Permintaan Pembiayaan (NPD) ) 5

6 B. SPD (SURA BANTUAN PENDANAAN) SPD adalah surat pendanaan yang disusun oleh BUD dalam rangka pengelolaan pendanaan daerah. SPD digunakan untuk membiayai setiap SKPD untuk jangka waktu tertentu. Informasi dalam SPD dengan jelas menunjukkan perincian dari setiap kegiatan. DOCUP yang diterbitkan terdiri dari formulir DOCUP yang merupakan surat pembiayaan, yang dibuat oleh BUD (Perbendaharaan Umum Daerah) sebagai bagian dari pengelolaan kas daerah. SPD digunakan untuk membiayai setiap SKPD untuk jangka waktu tertentu. Informasi dalam SPD dengan jelas menunjukkan perincian dari setiap kegiatan. SPD yang diterbitkan terdiri dari tabel-tabel yang meliputi: . Formulir tersebut diterima oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran-SKPD; formulir diterima oleh Bendahara Pengeluaran-SKPD; lembar kerja diajukan sebagai PPKD sebagai BUD. Afiliasi Afiliasi: Fungsi BUD. PPKD. Pengguna anggaran. Perwakilan BUD Dalam kegiatan ini, perwakilan BUD mempunyai tugas sebagai berikut: Menganalisis DPA-SKPD di database Menganalisis anggaran kas negara, khususnya data untuk masing-masing SKPD Menyusun draft SPD Mendistribusikan SPD kepada pengguna anggaran. PPKD Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: Pemeriksaan draft SPD yang diajukan oleh kuasa hukum BUD Kuasa SPD C. SPP (PERMUKAAN PERMINTAAN PEMBAYARAN) Bendahara Pengeluaran 6 Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yang dipersamakan dengan SPD

See also  Data Pengeluaran Hk Terlengkap 2020

7 Mengirimkan SPP (surat perintah pembayaran) kepada pengguna anggaran/wewenang pengguna anggaran melalui SKPD Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP, antara lain: SPP-UP digunakan untuk mengisi inventaris setiap SKPD. SPP Inventarisasi (SPP-UP) digunakan untuk mengisi inventaris (UP) masing-masing SKPD. Permintaan SPP-UP hanya dilakukan setahun sekali, kemudian SPP-GU akan digunakan untuk mengisi kembali saldo persediaan. SPP-GU digunakan untuk mengganti persediaan barang bekas, dan SPP-GU dikirim untuk menggantikan UP bekas setelah persediaan habis. Dikirim saat UP habis. SPP-U hanya digunakan untuk meminta dana tambahan jika pengeluaran membuat saldo UP tidak mencukupi untuk mendanainya. Jumlah dana yang diminta dalam SPP-U ini harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dan jika tidak habis harus diajukan kembali. Pengajuan untuk UP, GU dan U APU disertai dengan rincian rencana penggunaan dana, sampai dengan jenis belanjanya. SPP-LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditentukan. SPP Langsung (SPP-LS) digunakan untuk membayar langsung pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditentukan. SPP-LS dibagi menjadi: SPP-LS Gaji dan Manfaat SPP-LS Barang dan Jasa SPP-LS Beban Bunga, Subsidi, Hibah dan Piutang dan Beban Keuangan. tujuh

Bimtek Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah / Sapd Serta Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Oleh Bendahara Skpd Sesuai Permendagri Nomor.77 Tahun 2020

8 SPP mengusulkan UP, U dan LS rangkap dua. Rancangan SPP-GU disampaikan dalam rangkap dua kepada Bendahara Pengeluaran. Mekanisme pengeluaran untuk pembayaran bunga, hibah, subsidi, bansos, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja penghimpunan dana dapat dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SPPKD dengan menerbitkan SPP-LS yang tunduk pada PPKD melalui PPK-SKPKD. SPP UP, U dan LS mengusulkan rangkap dua : Formulir dan Bendahara Biaya, yang akan dikirimkan ke PPK-SKPD dan PPKD setelah ditandatangani oleh Bendahara Biaya. Tabel ini diarsipkan oleh Asisten Divisi Pengeluaran. Pada saat yang sama, usulan SPP-GU disampaikan dalam rangkap dua kepada Bendahara Pengeluaran. Pemangku Kepentingan: Bendahara Pengeluaran. PPK-SKPD. Afiliasi PPK. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini Bendahara Pengeluaran bertugas: Menyiapkan dokumen SPP beserta lampirannya. Menyerahkan SPP ke PPK-SKPD. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD) Dalam hal ini tugas PPK-SKPD adalah menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. PPK (Event Technical Manager) Dalam hal ini PPK mempunyai tugas sebagai berikut: Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SPP-LS 8

See also  Data Pengeluaran Macau Jam 13.00

9 D. SPM (SURA PERINAH PEMBAYARAN) Penerbitan SPM menjadi kewenangan Pejabat Pendayagunaan Anggaran (PPA) dari usulan SPM, rangkap dua. Proses pengajuan PPS. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibagi menjadi 4 (empat) menurut jenis SPP yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-U dan SPM-LS. SPM dapat diterbitkan jika: Biaya yang diklaim tidak melebihi pagu

Leave a Reply

Your email address will not be published.