Pmk Standar Biaya Keluaran 2019

Pmk Standar Biaya Keluaran 2019 – Apakah kamu suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda secara online secara gratis dalam hitungan menit! Buat flipbook Anda sendiri

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia No. 32/PMK.02/20 1 8 2 0 1 9 Aturan Fasilitasi Anggaran atas Anugerah Menteri Tuhan untuk Anggaran Acara! Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah No. 90 of 2 0 1 0 of 2 0 1 0 untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat 5 dan Pasal 5 ayat 2 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 7 1 Jumlah Menteri Keuangan. 51/PMK.02/2014 NO. 7 No.1/PMK.02/20 13 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan, Pedoman Aturan Biaya, Aturan Struktur Biaya; dan Indeks Penyusunan Rencana Aksi dan Anggaran Kementerian/Lembaga, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Aturan Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 1 Pemerintah No. 90 2 0 1 0 Rencana Aksi dan Penyusunan Anggaran Kementerian Negara/Organisasi Tahun Ingat (Lembaran Negara Republik Indonesia, www.jdih.kemenkeu.go.id – 20 – 32. Biaya Jasa Perwakilan dan Uang Jasa 3 2. 1 Tunjangan Harian Dinas Dalam Negeri _ Diklat di Satuan Kota di luar kota 8 (delapan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1._ , , , _ ,

Pmk Standar Biaya Keluaran 2019

L 129.000 24. Kalimantan Utara Rp 362.000 Ro549.000 RE!.979.000 25. Sulawesi Utara Roll. 869.000 26. Gorantalo 27. Sulawesi Barat 28. Sulawesi Selatan 29! Tengah 30. Sulawesi Tenggara 3 1. Maluku 32. Maluku Utara 33. PAPU A 34. Papua Barat Ag°”V www.jdih.kemenkeu.go.id – 39 – 40.2 Kendaraan Dinas dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) Nomor Provinsi Kota Area Gard! ( 2) F.1 F6) 751 F61.236.677.000 Rp261.525.000 Rp3030.000 Rp3530.000 Rp3030.000 Rp3530.000 Rp3030.000 Rp3030.000 Rp3030.000 Rp .3030.000 Rp. Rp. 3030.000 rp. Rp Arth.A40.000 Rp. 308.000 rp. 308.000 rp. 308.000 rp. 308.000 rp. 308.000 rp. 308.000 rp. .445,000 RP320.445,000 Rp320.445,000 Rp320.445 Rp320.445 Rp320,445,000 Rp 320,455,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320,445,000 Rp320 ,445,000 Rp320 ,445,000 Rp320,445,000 Rp320 , 445.000 RP320.445.000 RP320.445.000 RP320.445.000 RP320.445.000 RP320.445.000 RP320.445.000 यूनि। पश क क एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक क क क क क क क क क क क क क क क क Satuan Kalimantan Tengah Rp 233.498.000. 342.000.000 Rp 494.870.000 Rp 22. Kalimantan Selatan unit Rp. 220.020.000 Rp 34 7. 1 6 1.000 Rp.492.610.000 23. SATUAN KALIMANTAN TIMUR 220.020.000 Rp.342.000.000 Rp.492,6 10.000 24. KALIMANTAN UTARA Satuan 220.020.000 Rp. 020.000 Rp 342.000.000 Rp 492.610.000 25. Sulawesi! Satuan Jawab RP228.822.000 RP342.000.000 RP492.6 10.000 26. RP342.2220.000 RP342.229.000 RP494.870.000 RP234.541. RP367.8777.000 RP468.830.000 29. Sulawesi! TENGAH Satuan 280.025.000 Rp. 377.950.000 Rp RE494.870.000 30. Sulawesi Tenggara Satuan 242. Rp. 157.000 RP494.870.000 RP494.870.000 31. RP249.099.000 RP344.930.000 RP344.930.000 RP5444.930.000 RP24.930.000 RP24.3044.3000 RP253.30.000 RP264.3000.3000.3000.000.000.000.000.000.000.000.000 Rp253,30.000 RP347.000 RP547.000 UN 364.590.000 RP5640.000 RP5640.000 RP5640.000 RP5640.000 RP 560.000 RP Ases 360.900.000 RP Unit 386.Oo 40.3 Kendaraan no. Deskripsi unit r1r (2) -f31 f4} I. Bus beroda 4 dan/atau unit kecil 360.942.000 Rp. 2. Unit roda 6 dan/atau bus sedang RE7 18.252.000 3. Unit roda 6 dan/atau bus besar 184.787.000 Rp. www.jdih.kemenkeu.go.id Penghargaan Kehormatan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemeriksa Faktur dan Penandatangan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Beban. Bendahara Pegawai Pembantu/Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja (PPABP) Penanggung jawab pengelolaan keuangan. Honorarium Chief Financial Officer masing-masing unit kerja dibayarkan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola oleh Chief Financial Officer untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/pmk.02/2019

Pejabat Pengelola Keuangan yang membawahi lebih dari 1 (satu) DIPA dapat diberikan honorarium tersebut di atas tergantung pada jumlah DIPA yang besarnya tergantung pada batas dana yang dikelola oleh masing-masing DIPA. Penghargaan kehormatan diakui oleh setiap DIPA.

B Untuk membantu pengelolaan biaya kepegawaian di sekitar satuan kerja PPK, KPA dapat menunjuk PPABP. Besarnya honorarium PPABP yang dibayarkan di bawah honorarium Staf Pengelola Keuangan disesuaikan dengan batas pengeluaran staf yang dipimpinnya.

A) Merangkap sebagai PPK dan tanpa dukungan dari PPK lain, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk PPABP.

B) KPA didukung oleh satu atau lebih PPK, jumlah SPK maksimal 3 (tiga) orang termasuk PPABP.

Bimtek Standar Biaya Masukan (sbm) Tahun Anggaran 2022

C) Apabila penggabungan PPK dilakukan pada tahun sebelumnya, jumlah SPK paling banyak adalah SPK tahun sebelumnya.

D Jumlah honorarium Chief Financial Officer paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari limit yang diatur dalam 1 (satu) tahun anggaran.

E Dalam hal kepala pengelola keuangan diberikan tantiem fungsional di bidang dana adalah honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari honorarium kepala pengelola keuangan. memberi

Penghargaan Kehormatan Pejabat Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada direktur kegiatan yang secara langsung mengelola dan mengoperasikan anggaran bagian anggaran Dana Umum Negara (BA BUN), apabila penghargaan kehormatan tersebut berasal dari pagu pekerjaan. . Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga Negara (RKA-K/L).

Pmk Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Pemerintah No. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 5. 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Aksi dan Anggaran Kementerian Negara/Organisasi dan Pasal 5, Peraturan 71 Ayat 2/PMK Menteri Keuangan. 02/2013 Aturan Standar Biaya, Aturan.

Struktur biaya dan indeks penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga telah beberapa kali direvisi, terakhir sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020, dalam revisi kedua peraturan tersebut. . Keuangan dan Menteri Keuangan. Perbendaharaan Nomor 71/PMK.02/2013 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Aturan Pembiayaan, Aturan Struktur Biaya dan Indeks Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Aturan Pembiayaan Input Tahun Anggaran 2022. Itu harus dilaksanakan. tahun

Terima kasih telah berkunjung, semoga blog ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Berikan manfaat duniawi dan masa depan. Untuk mendapatkan notifikasi instan tentang artikel Facebook terbaru dari situs web ini, klik Sukai halaman HANAPI BANI kami.

Youtube; ( Klik disini ) WA 1 ; (klik disini) WA 2 ; (klik disini) WA 3 ; (klik disini) WA 4 ; (klik disini) WA 5 ; (Klik disini) WA 6 ; (klik disini) WA 7 ; (klik di sini) Telegram;(klik di sini) bip; (klik disini)

Bimtek Standar Biaya Masukan (sbm) Dan Standar Biaya Keluaran (sbk) Tahun Anggaran 2021

Salam sejahtera bagimu, dan semoga rahmat dan berkah Allah dan rahmat dan berkah untukmu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] Tutup Iklan